UNIVERSITAS Lampung (Unila) bersama Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) siap menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi di Provinsi Lampung. Kesiapan itu diimplementasikan dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak.
Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja sama dilakukan di ruang sidang utama lantai II Rektorat, Selasa (21/2/217) oleh Wakil Rektor Bidang PK-TIK Unila Prof. Mahatma Kufepaksi dan Deputi Pengembangan Sekretariat Jenderal Wantannas Marsekal Muda TNI Khoirul Arifin, S.E., M.M., disaksikan Sekjen Wantannas dan Rektor Unila.
Rektor Unila Prof. Hasriadi Mat Akin dalam sambutannya mengatakan, kerja sama yang dilakukan antara Unila dan Wantannas dilakukan dalam rangka mengaji dan melakukan riset mengenai rumusan penyelesaian berbagai konflik wilayah dan sosial yang ada di Provinsi Lampung.
Menurutnya, Lampung merupakan sebuah daerah yang dihuni banyak suku, bahkan tak ubahnya seperti miniatur Indonesia mini. Oleh sebab itu, Unila sebagai perguruan tinggi yang berada pada daerah yang multietnik membutuhkan suatu riset sosial budaya. Unila melalui kerja sama ini ingin memelajari interaksi budaya yang ada di Lampung sehingga bisa mencari modal pengetahuan berbagai permasalahan sosial di dalamnya serta membangun kompetensi di bidang sosial.
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Let. Jend. TNI Nugroho Widyotomo mengatakan, perjanjian kerja sama yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari MoU yang dilakukan Rektor Unila dan Sekjen Wantannas sebelumnya.
Kegiatan ditujukan untuk menyaring sebanyak-banyaknya ide, saran, masukan, dan rekomendasi yang dapat diberikan kepada presiden sebagai penanggungjawab tertinggi lembaga non-kementerian ini.
“Kerja sama kita lakukan agar dapat membuat kebijakan yang tepat, komprehensif dan strategis ke depan. Maka kita butuh masukan dari semua sumber termasuk kalangan akademik, khususnya di bidang penanganan konflik sosial,” kata dia.
Kegiatan juga dihadiri para wakil rektor Unila, para kepala biro, pascasarjana, ketua lembaga, kepala UPT, serta jajaran wantannas yakni pembantu deputi wantannas, deputi pengembangan, kepala biro persidangan dan media massa Brigjen TNI Firman Achmadi, S.E., Marsekal Pertama TNI Lukas Pamardi, S.H., M.M., Brigjen TNI Afanti S. Uloli, S.E. M.Si., Kolonel Sus Drs. Sutarno, M.Si., Choirul Didiek, S.E., dan Hanung Utoro.[Inay/Humas]
