(Unila): Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes., tanggapi hastag #UnilaPHP yang ramai di media sosial sejak kemarin.

Saat diwawancarai media di ruang kerjanya, Rabu (20/5/2020), Asep menyampaikan poin-poin pembahasan yang saat ini tengah dikaji di level pimpinan. Salah satunya terkait penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Unila.

Akademisi Fakultas Kedokteran Unila ini membeberkan, beberapa kebijakan yang sudah digulirkan meliputi pemberian keringanan UKT bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir dan telah diberlakukan sebelum masa pandemi. Besarannya mencapai Rp11 miliar di tahun akademik 2018/2019 sedangkan tahun 2019/2020 mendekati Rp14 miliar.

Dua kebijakan lainnya, keputusan rektor tentang banding UKT dan keringanan denda keterlambatan pembayarannya. “Saat ini sudah ada sekitar 100-an mahasiswa yang mengajukan penundaan UKT. Jadi bukan PHP, tapi kita sedang mengkaji,” tegas Asep.

Ketika ditanya mengenai ada tidaknya penambahan kebijakan, Asep menjelaskan, saat ini jajaran pimpinan sedang mendiskusikan berbagai penyesuaian UKT selama masa pandemi.

Selain rencana anggaran tahun 2020 sudah disusun satu tahun sebelumnya, pengambilan kebijakan tidak bisa dilakukan secara instan. Masih harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara. “Itu harus ada kajiannya agar tidak menabrak aturan yang ada,” kata Asep.

Bagi mahasiswa yang belum memasuki semester akhir, Asep membuka kesempatan banding golongan. Mahasiswa yang kesulitan membayar UKT karena terdampak Covid-19 bisa mengajukan banding penurunan UKT.

Kebijakan tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa untuk golongan UKT 4–8. Pengajuan disampaikan dengan memberikan bukti terdampak Covid-19. “Sejak awal dikeluarkan per harinya ada 3 sampai 5 mahasiswa yang mengajukan banding UKT. Yang sudah diajukan ini sedang kita pertimbangkan,” paparnya.

Dan perlu diingat bahwa semua kebijakan yang diambil akan ada konsekuensinya. Asep menjelaskan, jika pemotongan UKT diberikan merata ke seluruh mahasiswa dikhawatirkan akan mengganggu operasional perguruan tinggi.

Pun halnya jika Unila memberlakukan kebijakan penundaaan maka akan berimbas pada sistem pelaporan keuangan dan sistem pengaktifan di kemahasiswaan.

“Seharusnya mahasiswa bayar UKT dulu, lalu dilaporkan ke sistem, kemudian diaktifkan, barulah terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Nah sekarang kalau ini ditunda, maka sistem akan berubah semua,” paparnya.

Jadi penyesuaian yang paling memungkinkan diberlakukan saat ini antara lainĀ  penghapusan denda keterlambatan pembayaran UKT, penurunan grading pada kelompok 4–8, serta penentuan waktu penundaaan pembayaran UKT.

Oleh karena itu Asep berharap mahasiswa juga mampu bijak memahami beberapa mekanisme teknis yang harus diambil para pengampu kebijakan. Pada intinya, pihak Rektorat akan terus mengupayakan untuk meringankan apa yang menjadi beban mahasiswa selama pandemi.

“Setelah dikaji dan berkonsultasi dengan kementerian keuangan dan pimpinan BLU, nanti akan kita share informasinya supaya berimbang. Mudah-mudahan sehabis lebaran nanti sudah ada hasil keputusan mana yang paling tepat,” terangnya.

Ketua IDI Lampung ini pun menambahkan, kalaupun ada kebijakan penurunan grading itu tidak berlaku bagi seluruh mahasiswa. Fasilitas tersebut hanya akan diberikan kepada para mahasiswa yang lolos persyaratan. Pertama, mengajukan permohonan. Kedua, menyertakan data dukung.

“Misal orangtua korban PHK, menjadi pasien covid, atau ODP/PDP,/OTG, atau data dukung lain misalnya orangtua meninggal dunia. Baru akan kita proses,” urai Asep. [Humas/Inay]