(Unila): Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) Universitas Lampung (Unila) mengadakan “Sosialisasi Penyusunan Borang Tarif Layanan BLU Tahun 2019”. Kegiatan yang berlangsung di ruang sidang Gedung Rektorat Unila lantai 2, Senin (5/8/2019) siang.

Acara ini dihadiri Kepala BPHM Unila Harsono Sucipto, S.H., M.H., Kabag Perencanaan Dra. Retno Daruwati, serta Kasubbag Penyusunan, Rencana, Program dan Anggaran Susanto, S.Kom.

Sosialisasi dihadiri para wakil dekan bidang umum dan keuangan, wakil direktur bidang umum dan keuangan, para kepala biro, para ketua lembaga, para kepala UPT, para kepala badan, ketua SPI, ketua prodi profesi insinyur, ketua lembaga sertifikasi profesi di lingkungan Universitas Lampung.

Unila sebagai Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan dalam bentuk tarif yang ditetapkan dengan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan dan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Kepala BPHM menjelaskan, jenis layanan yang dikenakan tarif meliputi seluruh jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat. Tarif disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif yang berdasarkan hasil per investasi dana, hanya untuk BLU pengelola dana khusus.

Langkah-langkah penyusunan usulan tarif dimulai dari persiapan, identifikasi kondisi umum serta analisis potensi dan permasalahan tarif; penyusunan perhitungan unit cost/per investasi dana; penyusunan usulan tarif BLU; hingga penyusunan analisis tarif.

Kebijakan penetapan tarif meliputi pertama, kebijakan cost minus yakni kebijakan penetapan tarif yang lebih rendah dari perhitungan biaya per unit layanan/hasil per investasi dana, karena ada peraturan/kebijakan tertentu dan/atau ada subsidi yang diberikan.

Kedua, kebijakan cost plus yakni kebijakan penetapan tarif yang lebih tinggi dari biaya perhitungan per unit layanan/hasil per investasi dana, karena ada kebijakan tertentu. Ketiga kebijakan cost recovery adalah kebijakan penetapan tarif yang sama dengan perhitungan biaya per unit layanan/hasil per investasi dana.

Susanto mengatakan, bentuk tarif layanan terdiri dari tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik. Tarif layanan akademik terbagi atas tarif seleksi ujian masuk; tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana; tarif program sarjana dan program dipoma jalur mandiri; tarif program pascasarjana, profesi, dan spesialis; serta tarif layanan akademik lainnya.

Tarif penunjang akademik terdiri dari tarif pengembangan bahasa; tarif laboratorium; tarif percetakan dan penerbitan; tarif teknologi dan informasi; tarif perpustakaan; tarif penelitian dan pengabdian masyarakat; tarif pembinaan dan pengembangan pendidikan; tarif pelatihan dan konsultasi; tarif rumah sakit dan klinik; tarif penggunaan lahan, ruangan, sarana olah raga, gedung/bangunan, dan peralatan/mesin; tarif penggunaan sarana transportasi, dan lain-lain.

“Tarif usulan yang sudah disampaikan unit kerja akan kami kelompokkan sesuai bentuk tarif layanan akademik dan nonakademik,” imbuhnya.[Inay_Humas]