(Unila): Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung (Unila) menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi pegawai di lingkungan kampus setempat, Jumat (3/5/2019).

Kegiatan yang bertujuan meningkatkan transparansi informasi publik ini diselenggarakan dengan menggandeng Komisi Informasi Provinsi (KIP) Lampung dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung.

Sosialisasi yang berlangsung di ruang sidang utama Rektorat Unila lantai 2 ini dibuka Wakil Rektor Bidang PKTIK Unila Prof. Mahatma Kufepaksi. Panitia menghadirkan dua narasumber yakni Ketua KIP Lampung Dery Hendryan, S.I.P., S.H., M.H., dan Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Lampung Atika Mutiara Oktakevina.

Dery mengatakan, Perguruan Tinggi adalah salah satu badan publik yang mendapat mandat untuk melaksanakan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Selain memiliki manfaat transparansi dan akuntabilitas badan publik itu sendiri, UU KIP bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi perlindungan hak masyarakat dalam pelayanan publik.

Dery menjelaskan, KIP memiliki konsekuensi sehingga dari implementasi pelaksanaan UU ini terbentuklah PPID di tiap badan/instansi publik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang untuk memutuskan informasi publik yang dapat diakses publik maupun tidak. PPID juga berwenang memutakhirkan daftar informasi secara berkala, baik informasi terbuka maupun yang dikecualikan.

Selanjutnya, Atika dari Ombudsman menerangkan tata kelola pengaduan pelayanan publik yang tidak sesuai Standar Pelayanan diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Atika menjelaskan, urgensi pengaduan dalam pelayanan publik sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja pelaksana layanan.

Ombudsman selaku lembaga negara yang bertugas melaksanakan pengawasan pada pelayanan publik juga menerapkan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang terintegrasi secara nasional dengan Kementerian PanRB dan Kantor Staf Kepresidenan.

Menanggapi hal itu, Mahatma Kufepaksi menerangkan bahwa kompetensi masyarakat kini dituntut lebih selektif memperoleh informasi. Info valid dan cara memperoleh yang benar adalah langkah bijak yang harus diterapkan oleh tiap pribadi.

Unila sebagai salah satu badan publik memiliki peran untuk menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel. Mahatma berharap, kegiatan dapat menjadi sumber informasi mencapai prosedur pelayanan informasi publik.[Riky/Inay_Humas]