Seminar Pengelolaan Dana Desa Menuju Efisiensi dan Akuntabilitas

 

(Unila): Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) wilayah Lampung menyelenggarakan seminar bertajuk “Pengelolaan Dana Desa Menuju Efisiensi dan Akuntabilitas”, Senin (22/5/2017) pagi.

Kegiatan yang diselenggarakan di gedung Student Center FEB ini diikuti 200-an peserta di antaranya tenaga pendidik, praktisi, dan kepala desa.

Dekan FEB Prof. Satria Bangsawan mengatakan, penyelenggaraan seminar dan diskusi panel ini diharapkan dapat memberi solusi berbagai permasalahan yang dihadapi desa-desa dalam hal pengelolaan dana desa. Misalnya dengan mengembangkan sistem pengelolaan berbasis akuntansi terkait dana desa one village one billion yang digulirkan oleh pemerintah.

“Seminar ini diharapkan mampu berkontribusi meningkatkan pemerataan pembangunan,” kata dia.

Rektor Unila Prof. Hasriadi Mat Akin pun mengamini, desa seharusnya memiliki rencana yang tepat dan akuntabel untuk pembangunan. Pertemuan ini didapuk guna merangsang berbagai solusi pada berbagai permasalahan yang dihadapi desa. Desa yang awalnya hanya dijadikan sebagai objek diubah menjadi subjek dalam pembangunan.

Unila, lanjutnya, memiliki komitmen dalam membantu pembangunan desa. Hal itu tertuang dalam tridarma perguruan tinggi. “Melalui dosen atau tenaga pendidik khususnya pengabdian masyarakat terhadap desa binaan dan melalui mahasiswanya melalui KKN,” ujarnya.

Dalam acara tersebut Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Ak. S.H., M.Hum., CFE. juga menambahkan, dari tahun ke tahun dana yang diberikan untuk pembangunan desa selalu meningkat. Sejauh ini masalah akuntabilitas menjadi permasalahan yang penting.

“Terbukti bahwa angka korupsi di Indonesia masih tinggi yang disebabkan berbagai faktor di antaranya struktural, peradilan, sumberdaya alam, dan integritas moralitas. Pengawalan dana desa menjadi hal penting bagi KPK. Oleh karenanya hal utama yang harus dilakukan oleh kepala desa adalah perencanaan.”

Seminar ini pun diakhiri dengan diskusi panel antara peserta dan beberapa narasumber antara lain Ketua IAI Kompartement Akuntan Sektor Publik Dadang Kurnia, Ak. M.B.A., CFrA., CPMA., QIA., Ketua Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sally Salaman., Ak., M.Prof. Acc.,CA., QIA, dan Ketua IAI Wilayah Lampung Nurdiono, S.E., M.M., Akt., CA., CDA.[rilisFEB/Mala_Humas]