(Unila): Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa (BEM-U KBM) Universitas Lampung (Unila) gelar penyampaian aspirasi dan tuntutan melalui dialog daring bersama pimpinan Unila, Senin (18/5/2020).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Rektor BUK Dr. dr. Asep Sukohar dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Yulianto beserta jajaran. Para pimpinan mendengarkan sejumlah aspirasi yang disampaikan langsung Presiden BEM U Irfan Fauzi Rachman melalui google meet.

Irfan menindaklanjuti sejumlah kebijakan untuk menunjang perkuliahan seluruh mahasiswa. Ia juga menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait keringanan UKT bagi mahasiswa yang terdampak covid-19 sesuai regulasi kampus.

Adapun kebijakan yang akan diusung secara bersama antara mahasiswa dan rektorat antara lain pertama, kebijakan keringanan UKT harus lebih baik dari kampus lainnya sesuai target Unila adalah peringkat yang lebih tinggi dan penundaan pembayaran UKT. Kedua, penyusunan regulasi subsidi perkuliahan dengan memberikan kuota paket data untuk perkuliahan daring.

Selanjutnya menuntut dibuatkannya peraturan rektor (pertor) sebagai landasan kuliah daring agar dapat dilakukan secara baik.

Irfan berpendapat, regulasi terhadap perkuliahan daring dibuat secara rinci agar dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan tidak mengalami kendala. Oleh karena itu diperlukan kebijakan tambahan selama pandemi ini.

Menanggapi hal itu Prof. Yulianto mengungkapkan, perubahan yang terjadi selama pandemi juga berefek pada perencanaan dan penyusunan anggaran keuangan.

Ia menyebutkan, ritme kerja perguruan tinggi mengacu pada faktor prioritas dan hal mendesak namun sesuai giliran. Setiap perguruan tinggi memiliki kebijakan yang tidak sama. Di kesempatan itu Prof. Yulianto juga menguraikan kategori perguruan tinggi yang terbagi atas PTN-BH, PTN-BLU, PTN-SATKER, dan PTN-BARU.

Keputusan Unila memberikan keringanan pada UKT golongan 1 dan 2 adalah untuk mahasiswa yang memiliki kekurangan finansial. Selain itu, Unila telah melakukan kontrak kerja sama dengan provider dalam rangka memberikan tambahan kuota untuk mengakses perkuliahan daring.

Dr. dr. Asep Sukohar menambahkan, hasil rapat Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dinyatakan bahwa dalam pengeloalaan kebijakan UKT secara umum diserahkan kepada pimpinan perguruan tinggi masing-masing dan tidak mengganggu prosedur pembelajaran dalam perguruan tinggi.

Kebijakan UKT ini adalah kesepakatan yang tidak bersinggungan dengan PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara. Unila memiliki sejumlah kebijakan dalam pemotongan UKT yakni pada mahasiswa semester 7 ke atas dengan total subdisi senilai 10 miliar rupiah di tahun 2018–2019, dilanjutkan subsidi senilai mendekati 14 miliar rupiah pada tahun 2019–2020.

Unila telah meninjau kembali berbagai kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dengan lebih hati-hati serta menimbang sejumlah kebijakan dengan bagian perencanaan, keuangan, dan dewan pengawas. Kebijakan penurunan grading UKT, denda, dan SK banding merupakan salah satu langkah yang telah dilakukan Unila.

“Sebanyak 1.004 kuota dari Tekomsel telah disalurkan, dan semua kebijakan yang muncul harusnya tidak mengganggu proses pelaksanaan pendidikan di Unila,” tegas Asep. [Humas/Riky]