Arizka Warganegara                                                                                        Akademisi FISIP Universitas Lampung

SETIDAKNYA, sudah dua artikel saya membincangkan persoalan pilkada di tengah pandemi Covid 19. Satu artikel terbit pada Lampung Post pada 6 April berjudul Covid 19 dan Penundaan Pilkada serta satu buah artikel yang terbit pada laman The Conversation pada 15 Mei 2020 yang berjudul Politik di Tengah Pandemi: Pertimbangan untuk Meniadakan Pilkada 2020.

Saya dapat membayangkan pilkada kali ini adalah pilkada yang paling berat yang akan dihadapi oleh seluruh elemen bangsa. Di awal pandemi, saya sebenarnya mengusulkan agar mempertimbangkan pilkada ditunda setidaknya April atau lebih baik September 2021 walau ada konsekuensi berkurangnya masa jabatan kepala daerah yang cukup signifikan.

Pemerintah dan DPR RI sudah memastikan Pilkada Desember 2020 jadi digelar. Beragam pertanyaan pun muncul, misal bagaimana pilkada di era normal baru (new normal)? Apa konsekuensi dari penyelenggaraan pilkada di saat pandemi? Bagaimana kesiapan perangkat pilkada?

Beragam pertanyaan itu tentunya bukan rangkaian pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Keilmuan kami pun sangat terbatas untuk menjawab itu semua, tetapi ada beberapa hal mendasar yang dapat kita diskusikan dalam tulisan singkat ini.

Konsekuensi

Saat ini mari kita berbicara beragam kemungkinan. Dalam Pasal 5, rancangan PKPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam disebutkan beberapa hal yang penting, antara lain soal rapid test bagi penyelenggara, penyediaan alat pelindung diri (APD), penyediaan sarana sanitasi, pengecekan kondisi tubuh, physical distancing, larangan berkerumun, pengaturan jumlah peserta dan personel tugas, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk koordinasi dan menggantikan prosedur tatap muka.

Beberapa uraian dan identifikasi dalam PKPU tersebut adalah protokol baku Covid-19. Pengaturannya mungkin akan terlihat mudah, bagaimana dengan pelaksanaan di lapangan oleh petugas dan konsekuensi penambahan biaya penyelenggaraan pilkada yang terjadi?

Sebagai ilustrasi pengadaan APD tentu membutuhkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada pos mana anggaran negara akan dialihkan untuk pengadaan peralatan mitigasi Covid-19 di saat bencana seperti ini? Saya hampir tidak memiliki jawabannya.

Hal ini kemudian ditambah dengan kondisi geografis dan demografis. Sebagai contoh, Lampung saja secara demografi beragam, belum lagi teman-teman di wilayah timur Indonesia, ditambah lagi soal sinyal internet yang tidak semua tempat dapat menikmati akses dengan lancar. Konsekuensi teknis, anggaran, dan medis ini setidaknya harus dihitung dengan cermat.

Saya juga sulit membayangkan petugas KPPS harus melakukan dua pekerjaan sekaligus memastikan prosedur pemungutan suara berjalan, tetapi pada sisi lain memastikan protokol penanggulangan Covid-19 berjalan.

Sebuah pekerjaan yang tidak mudah, sementara pada bagian lain melibatkan petugas kesehatan yang sifatnya wajib karena merekalah yang paham akan tindakan medis tentu juga akan menyebabkan anggaran bertambah.

Pada tulisan 6 April 2020 yang lalu, saya juga sudah menyinggung soal kemungkinan angka partisipasi yang rendah. Dan hal ini semakin berpotensinya permainan politik uang (dengan argumentasi, pemilih diimingi uang oleh kandidat untuk “berani” datang ke TPS) yang berakibat pemimpin yang terpilih adalah mereka dengan dukungan finansial kuat, bukan yang sosok dengan kapasitas terbaik.

Solusi

Sejak lama kita sudah memberikan masukan pada KPU RI untuk menyegerakan electronic voting (e-Voting) dengan argumentasi Brasil dan India saja bisa lakukan itu yang secara demografi berjumlah penduduk relatif sama dengan kita.

Pada bagian lain, saya juga tidak melihat ada solusi yang efektif yang dibuat oleh pemerintah dan DPR RI, misalkan dengan membuka opsi postal voting atau voting by post (atau memilih melalui pos), padahal PT Pos Indonesia punya kapasitas yang mumpuni untuk distribusi dan collecting.

Saya membayangkan jika kedua hal tersebut sudah diakomodasi dari dahulu, baik e-Voting atau postal voting, akan sangat bermanfaat di saat bencana seperti sekarang.

Pada akhirnya, dalam pandangan saya hanya ada dua solusi dan hal ini sudah saya bahas dalam dua artikel sebelumnya baik di Lampung Post maupun The Conversation. Kedua solusi itu adalah pilkada ditunda menjadi April atau September 2021 dan/atau pilkada serentak 2020 ditiadakan sama sekali.

Kembali mendorong pemerintah dan DPR untuk memundurkan Pilkada menjadi April atau September 2021 merujuk pada melihat perkembangan riset vaksin Covid-19 yang sudah masuk pada tahap fase II yang dilakukan oleh Universitas Oxford, Inggris.

Jika third clinical trial phase ini berjalan dengan baik, produksi massal vaksin Covid-19 dapat mulai didistribusikan pada September 2020. Pada bagian lain, pemodelan matematika yang dilakukan banyak pihak juga memberikan penjelasan setidaknya we are going no where (kita tidak akan ke mana-mana) sampai akhir 2020.

Pada bagian lain, opsi meniadakan Pilkada 2020 juga merupakan pilihan yang bisa diambil dan saya cenderung mendorong pilihan ini. Dengan meniadakan Pilkada 2020, setidaknya anggaran negara bisa dihemat dan dapat dialihkan bagi proses pemulihan ekonomi negara yang sedang dalam krisis luar biasa.

Akhirnya, pilihan opsi beragam tersebut terletak pada elite politik. Akan tetapi, ada satu kalimat yang bisa jadi renungan bersama bahwa bukankah menyuarakan suara publik adalah bagian dari definisi hakiki wakil rakyat dan pemerintah?

(Artikel ini hasil kerja sama Universitas Lampung dan Lampung Post)