Mapala Gelar Seminar Konservasi Gajah Sumatera

IMG_0028
IMG_0038
IMG_0039
IMG_0050

UNIT Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Lampung (Mapala Unila) gelar seminar Ancaman dan Tantangan Konservasi Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) Menuju Kepunahan, Senin (19/03/2018).

Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Lantai 4 Rektorat ini membahas gajah Sumatera yang hidup berdampingan dengan permukiman masyarakat dan mengkaji beberapa regulasi yang dinilai tidak lagi relevan dan perlu direvisi.

“Tujuan utamanya untuk mengkaji Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Keduanya dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan menghadapi situasi yang mengancam perlindungan dan pelestarian satwa saat ini, khususnya gajah Sumatera,” terang Ketua Pelaksana Kegiatan Rangga Esriadi.

Mahasiswa Fakultas Pertanian Unila ini melanjutkan, kegiatan ini digelar dalam upaya penyelamatan gajah Sumatera agar terhindar dari kepunahan. Dalam upaya tersebut, Mapala Unila menggandeng beberapa pihak, di antaranya WWF Indonesia, Balai BKSDA Bengkulu, kepolisian, dan kejaksaan.

Rangga mengharapkan seminar ini dapat merumuskan revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, juga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang tidak mencantumkan nama gajah Sumatera tetapi hanya mencantumkan nama gajah India (elephas indicus).

Dalam seminar yang dihadiri puluhan mahasiswa Unila itu perwakilan WWF Indonesia Beno Fariza Syahri turut menjelaskan bahwa habitat gajah Sumatera mulai terancam. Hal ini akibat pembangunan yang tidak mementingkan aspek lingkungan. Misalnya jalan raya yang menembus kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan warga masyarakat yang mengalihfungsikan hutan sebagai perkebunan maupun permukiman.

Wilayah jelajah gajah yang mulai berkurang dan terganggu akan berpotensi konflik. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan. Tiga hal yang perlu diterapkan untuk mencegah konflik antara gajah dan manusia adalah dengan menerapkan tata aturan berkebun dan berladang, pola pemukiman berkelompok, serta membangun koridor penghubung habitat.

Penanaman tumbuhan tertentu, menurut Beno, juga perlu dilakukan sebagai strategi mitigasi konflik atau penghindaran konflik. Dua jenis tumbuhan yang ditanam adalah ketegori pakan gajah dan tanaman penghindar gajah.

Untuk pakan gajah, misalnya rumput-rumputan, pidang, dan palem. Sementara tanaman penghindar gajah misalnya singkong pahit, dan tanaman berbau aromatik seperti sereh, kemiri, dan kayu putih. Tanaman penghindar gajah ditanam pada area perbatasan antara permukiman warga dan area jelajah gajah agar gajah tidak masuk ke permukiman warga.

Pada kesempatan yang sama, Teguh Ismail selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Lampung BKSDA Bengkulu menerangkan, penanggulangan konflik manusia-satwa liar merupakan tanggung jawab multipihak. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah regulasi, berupa undang-undang dan peraturan pemerintah.

Misalnya UU Nomor 5 Tahun 1990 yang menerapkan sanksi penjara hanya 5 tahun dan denda maksimal hanya 100 juta rupiah bagi perusak ekosistem dan satwa. UU tersebut dinilai perlu direvisi mengingat kerugian akibat punahnya spesies tidak dapat diukur secara ekonomi.[Caca/Inay_Humas]