LPPM Dukung Pemanfaatan SDA Melalui Lokakarya

PERAN pemerintah sangat penting dalam memanfaatkan sumberdaya alam Indonesia agar dapat dikelola secara efektif dan efisien.

Untuk mendukung hal itu, LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Lampung melalui Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah bekerja sama Fakultas Pertanian setempat menggelar lokakarya bertajuk “Menakar Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam” di Aula Fakultas Pertanian, Selasa (30/01/2018).

Hadir membuka acara, Rektor Universitas Lampung Prof. Hasriadi Mat Akin didampingi Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah LPPM Unila Dr. Pitojo Budiono.

Hadir sebagai narasumber lokakarya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Ir. Syaiful Bachri, M.M.; Dekan Fakultas Pertanian sekaligus Ketua Forum DAS Provinsi Lampung Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa; WALHI Lampung Hendrawan; Ketua Program Studi Magister Kehutanan Unila Dr. Ir. Christine Waulandari, serta narasumber pada uraian sinopsis buku Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodiharjo.

Pada laporan ketua pelaksana kegiatan yang disampaikan Dr. Pitojo Budiono dijelaskan, lokakarya yang dilaksanakan paling tidak akan mendalami apa yang menjadi hambatan pemerintah saat menentukan kebijakan. Hambatan yang dimaksud terkait internal pemerintah, dunia usaha, serta komunikasi pemerintah terhadap masyarakat.

Rektor dalam sambutannya menerangkan, kampus merupakan tempat yang efektif dan kondusif untuk menyelenggarakan lokakarya ini karena tidak terpengaruh kepentingan politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari manfaatkan momentum lokakarya ini untuk mendiskusikan kebijakan terkait sumberdaya alam.

Sumberdaya alam merupakan modal penting menggerakkan pembangunan di daerah, baik dalam konteks negara, provinsi, ataupun kabupaten. Aspek pemanfaatan sumberdaya alam menjadi sangat strategis pada kontribusinya dalam pemenuhan modal pembangunan. Pengelolam sumberdaya alam dalam perspektif otonomi daerah.

Pada kesempatan itu Hariadi juga menyampaikan tantangan akademik terkait bergesernya paradigma menyoal pendekatan trans-disiplin tata kelola landscape pada uraian buku Analisis Kebijakan PSDA. “Tata kelola ini menyangkut kebijakan lingkungan, agrarian kehutanan, KPK, program penelitian, pendidikan kehutanan, serta nilai etika,” urai Hariadi.

Ia juga menambahkan, program-program nasional tidak mampu menyelesaikan masalah atau tidak berjalan akibat buruknya tata kelola. Salah satu faktor penyebabnya adalah korupsi sumberdaya alam yang sangat besar. Di sisi lain cara pikir akademisi melihat permasalahan tidak berubah.

Oleh karena itu Hasriadi berharap lokakarya ini mampu menghasilkan rekomendasi untuk mendapatkan kemajuan dan hasil terbaik demi kemajuan Provinsi Lampung khususnya, sehingga masyarakat menjadi sejahtera.

Prof. Hariadi Kartodihardjo menjabarkan trans-disiplin tata kelola landscape. Hal ini mencakup beberapa hal antara lain pertimbangan teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, pengendalian perilaku melalui regulasi, peranan power untuk tujuan personal dan kelompok; pendekatan struktural dan politik; serta perbedaan kepentingan yang menghambat tujuan.[Riky/Inay_Humas]