Syarief Makhya
Akademisi FISIP Unila

BARU-BARU ini, KPK merilis bahwa Lampung termasuk 10 provinsi terkorup di Indonesia selama tahun 2014—2019. Di Indonesia, tingkat korupsi cenderung terus meninggi dengan didominasi oleh pengadaan komisi proyek atau pengadaan barang dan jasa, perizinan, pungutan, penyalahgunaan anggaran, dan pencucian uang. Artinya, selama ini pengenaan sanksi terhadap koruptor tidak memiliki efek jera. Demikian halnya tindakan pencegahan juga cenderung tidak efektif.

Jika dicermati, Lampung menduduki 10 provinsi terkorup dan yang paling dominan yaitu pengadaan jasa dan perdagangan. Maka itu, bisa dikategorikan sebagai bentuk korupsi politik karena proses pengadaan jasa dan barang kendati menggunakan e-procurement (sistem pengadaan barang secara elektronik ), faktor kepentingan dan kekuasaan bisa memolesnya sehingga yang muncul sebagai pemenang adalah perusahaan yang memiliki akses politik dengan pejabat politik.

Untuk mengatasi korupsi politik segala upaya sudah dilakukan pemerintah, mulai dari reformasi birokrasi, kampanye antikorupsi, peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan pengawasan, peningkatan kualitas moral pejabat, pengenaan sanksi terhadap pelaku korupsi, dab seterusnya. Namun, upaya yang dilakukan itu belum berkorelasi positif dengan pengurangan jumlah koruptor dan masih ada celah yang bisa direkayasa atau persekongkolan sistemik yang dilakukan penguasa.

Pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan bertahun-tahun seharusnya membuahkan hasil yang bisa menurunkan jumlah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, dalam realitasnya, persepsi masyarakat terhadap pemerintah masih belum berubah, yaitu negara ini adalah negara korup dan mengalami degradasi moral di lingkungan pejabat pemerintah.

Kekuasaan masih cenderung dipersepsikan sebagai alat untuk meraup penghasilan dengan cara yang tidak halal. Faktor lain penyebab korupsi antara lain kesempatan “aji mumpung”, kekuasaan tidak bisa dikontrol, kesungguhan di kalangan pejabat untuk membangun pemerintahan yang bersih masih rendah, penerapan transparansi masih sebatas formalitas, akses masyarakat untuk memperoleh informasi juga masih terbatas, kekuatan pengaruh media massa, aktivis LSM, dan pegiat antikorupsi masih bisa dibendung serta tidak bisa menerobos pintu masuk yang menjadi akar munculnya korupsi.

Pertanyaan yang terusik di balik meningkatnya jumlah angka koruptor yaitu mengapa pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi cenderung tidak efektif?

Korupsi Politik

Salah satu bentuk korupsi yang hingga sekarang masih sulit diatasi karena persoalan struktural yaitu korupsi politik. Korupsi politik adalah “is the use of power by government officials for illegitimate private gaine (https://www.sciencedaily.com/terms/political_corruption) atau Political corruption means the abuse of political power by the government leaders to extract and accumulate for private enrichment, and to use politically corrupt means to maintain their hold on power (https://w.w.w. sciencedaily.com).

Jadi, korupsi politik adalah perilaku pejabat yang menyimpang dari kewenangan resmi yang dimiliki di pejabat. Dalam perspektif ini, maka korupsi politik erat kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah. Misalnya, pilkada dengan ongkos politik yang mahal dan hanya dengan kekuatan uang yang bisa memenangkan persaingan politik membawa konsekuensi kepala daerah yang terpilih secara terpaksa akan mengakumulasi kekuatan uang tidak hanya sebatas untuk mengembalikan modal, tetapi akan berupaya merauk uang untuk kepentingan investasi politik masa depannya.

Dari mana mereka bisa mencari keuntungan finansial, kalau bukan dari komisi proyek, perizinan, dan potongan kegiatan-kegiatan biaya operasional, atau hasil dari rekayasa anggaran. Dalam kondisi seperti itu, praktis kekuasaan tidak bisa dikontrol. Mereka dengan leluasa bisa memanfaatkan potensi kekuasaan untuk meraup keuntungan finansial.

Faktor lain yaitu hasil persekongkolan birokrasi dan kepala daerah. Di Indonesia, kewenangan birokrasi berada di bawah kekuasaan kepala daerah. Posisinya hanya sebagai pelaksana dan harus loyal dengan kepala daerah. Pengertian loyal di sini adalah harus mampu melaksanakan segala perintah baik yang resmi sesuai dengan kewenangannya maupun melaksanakan dalam bentuk instruksi lain yang sesuai dengan keinginannya.

Ibaratnya, kalau kepala daerah itu meminta anggaran dalam APBD untuk kegiatan tertentu kendati bertentangan dengan aturan yang ada, maka harus dilaksanakan. Modus ini sering dipakai untuk memenuhi keinginan atau kepentingan kepala daerah.

Modus lain yaitu memaksakan proyek tertentu dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat padahal di balik itu ada kepentingan yang tersembunyi untuk kepentingan si pejabat atau untuk kepentingan jaringan politik yang ada di lingkungan pejabat politik.

Jalan Ke luar?

Mengatasi persoalan korupsi politik tidak cukup diatasi dengan pendekatan reformasi birokrasi, pendekatan yuridis, atau dengan pendekatan moral, tetapi juga merumuskan kembali tatanan politik jauh lebih penting dan strategis untuk ke luar dari persoalan korupsi politik.

Ada sebagian komunitas yang menghendaki pemilihan presiden dan kepala daerah dikembalikan lagi melalui MPR atau DPRD dengan model baru. Namun, tidak sedikit dari komunitas lain model pemilihan langsung tetap dipertahankan dengan perubahan-perubahan mendasar antara lain dengan menutup celah terjadinya praktik transaksional dan memperketat persyaratan menjadi calon kepala daerah.

Opsi lain, yaitu memperberat sanksi hukuman bagi pejabat politik yang terkena kasus korupsi. Pejabat politik yang korup banyak yang mengusulkan tidak hanya hak politiknya yang dicabut, tetapi seperti di Tiongkok, Vietnam, dan Korea Utara dikenakan hukuman mati, Malaysia dengan hukuman gantung, dan Korea Selatan dikenakan sanksi dikucilkan dari masyarakat. []

(Artikel ini hasil kerja sama antara Unila dan Lampung Post)