Kejagung H.M Prasetyo Beri Kuliah Umum di Unila

41849009_523689231424630_6385764685727137792_o
42122720_523689218091298_3392486352330162176_o
42044739_523689101424643_2153379998147280896_o
42045412_523689094757977_8589545029876318208_o

(Unila): Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. (Hc) H.M. Prasetyo menyambangi Universitas Lampung (Unila), Rabu (19/9/3018). Kehadirannya dalam rangka mengisi kuliah umum bertema “Pancasila Sebagai Landasan Penegakan Hukum Berbasis Paradigma Restoratif, Korektif, dan Rehabilitatif Untuk Percepatan Pembangunan Nasional”.

Kedatangan mantan anggota DPR RI ini disambut Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., beserta jajaran, di aula Gedung A Fakultas Hukum (FH) kampus setempat. Dalam sambutannya, Hasriadi mengucapkan selamat datang kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) yang juga hadir saat itu.

Mantan Wakil Rektor Bidang Akademik ini mengatakan, Unila saat ini merupakan perguruan tinggi yang cukup besar, bukan hanya dari segi prestasi tetapi jumlah mahasiswa yang berjumlah 34 ribu orang.

“Saat ini Unila berada pada urutan terbaik 21 di Indonesia dari 4.500 perguruan tinggi di Indonesia. Unila terbaik ketiga di Sumatera setelah Universitas Andalas dan Universitas Sumatera Utara,” katanya.

Di hadapan jajaran Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung dan para mahasiswa FH Unila, Guru Besar Fakultas Pertanian Unila ini mengungkapkan Unila sedang giat membangun infrastruktur.

Salah satunya, Unila menerima hibah tanah seluas 150 hektare dari Pemerintah Provinsi Lampung yang berada di Kotabaru, Lampung Selatan. “Fakultas eksakta akan kita pindahkan ke sana. Lahannya sangat strategis, sekitar 150 meter dari kantor gubernur,” terangnya.

Pada sesi kuliah umum Dr. (Hc) H.M. Prasetyo menyampaikan, kecepatan bertindak dan mengembangkan berbagai program menjadi sangat penting. Kalau tidak kita akan tertinggal. Namun menurutnya, perkembangan teknologi juga mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti berkembangnya paham radikalisme.

“Di sisi lain, dampak dari revolusi industri generasi keempat, menumbuhkan materialistis dan hedonisme. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Hal itu menambah jarak antara yang kaya dan miskin. Di sinilah hukum harus mampu memposisikan diri sebagai penyeimbang dengan menjadi instrumen penjaga dan pengamanan,” katanya.

Mantan Jaksa Agung Muda Tinda Pidana Umum Kejagung RI ini melanjutkan, revitalisasi nilai Pancasila merupakan kebutuhan dalam bangunan piramida sistem hukum di Indonesia dan bersifat prismatik. Pancasila sebagai jiwa bangsa merupakan staatsfundamentalnorm, sumber dari segala sumber hukum negara.

Sebagai sumber hukum, katanya, nilai Pancasila harus dipertahankan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai restoratif justice dan way of life. “Saat ini hukum tidak lagi sebagai complementary element, tapi satu kesatuan yang menyeimbangkan kehidupan berbangsa,” tambahnya.[Caca/Inay_Humas]