Asrian Hendi Caya                                                                                                  Dosen FEB Universitas Lampung

PEMBANGUNAN desa terus mendapat perhatian yang serius. Untuk itu, desa diberikan dana yang dikelola langsung. Dana desa ini terus meningkat, secara nasional pada 2019 sebesar Rp70 triliun dan pada 2020 meningkat menjadi Rp72 triliun. Dengan desa sebanyak 79.954, berarti setiap desa rata-rata mendapat sekitar Rp900 juta. Belum lagi alokasi dana dari provinsi, kabupaten, dan pendapatan desa.

Tahun 2020 Lampung mendapat alokasi Rp2,454 triliun. Perinciannya, Lampung Tengah Rp313,43 miliar, Tanggamus Rp293,68 miliar, Lampung Timur Rp281,37 miliar, Lampung Selatan Rp263,69 miliar, Lampung Utara Rp248,16 miliar, Way Kanan Rp187,68 miliar, Pesawaran Rp157,34 miliar, Tulangbawang Rp134,86 miliar, Pringsewu Rp129,66 miliar, Lampung Barat Rp127,43 miliar, Pesisir Barat Rp121,01 miliar, Mesuji Rp103,82 miliar, dan Tulangbawang Barat Rp91,90 miliar.

Mengingat di Lampung ada sebanyak 2.435 desa yang terdiri dari 6 desa mandiri, 232 desa maju, 1.673 desa berkembang, 504 desa tertinggal, dan 19 desa tertinggal, berarti setiap desa rata-rata mendapat sekitar Rp1 miliar.

Dana bukan satu-satunya penentu keberhasilan pembangunan desa. Pengalokasian dana juga penting karena kinerja dana dipengaruhi untuk apa dana tersebut dialokasikan. Itulah sebabnya pada tahun 2020 kepada desa yang berkinerja baik, Kementerian Keuangan RI memberikan insentif. Alokasi kinerja tersebut sebesar 1,5% dari anggaran dana desa atau sekitar Rp1,08 triliun. Adapun desa yang mendapat alokasi kinerja sebanyak 7.495 atau per desa mendapat sekitar Rp144 juta. Pada tingkatan desa, dana ini cukup besar dalam menambah kapasitas fiskal desa.

Untuk memastikan bahwa alokasi dana desa berkinerja, dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan mengurangi penduduk miskin. Berdasarkan tujuan tersebut, prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Itulah sebabnya, kegiatan dalam pemanfaatan dana desa dilakukan secara swakelola, menggunakan bahan baku lokal, dan melibatkan pekerja setempat. Arahan ini dimaksudkan agar manfaat dana desa optimal bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat, karena mampu menciptakan lapangan kerja dan membuka pasar produksi desa sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggerakkan ekonomi desa.

Dana tersedia dan arahan pemanfaatan dana juga sudah diberikan. Masih dilengkapi dengan mekanisme penyusunan anggaran. Akan tettapi, hal ini belum menjamin bahwa alokasinya berkinerja, karena semua itu adalah sumber daya pasif (passive resources). Artinya, masih bergantung pada eksekutor, yaitu sumber daya aktif. Sumber daya aktif adalah manusianya, mulai dari pemimpin sampai pelaksana.

Pemerintah Provinsi telah melakukan pembinaan pada perangkat desa, Pemerintah Daerah telah mendampingi dan mengendalikan desa dalam pembangunannya, masyarakat juga telah berpartisipasi dalam pembangunan desa. Ambulans desa di Tanggamus adalah kolaborasi antara anggaran desa dan kabupaten serta standardisasi jalan (paving block/cor) oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan adalah contoh upaya agar dana desa berkinerja. Namun, bukan berarti dana desa tidak ada masalah atau sudah berkinerja.

Masalah dan Tantangan

Salah satu arahan di Provinsi Lampung agar dana desa berkinerja adalah alokasi minimal 10% untuk pembangunan kesehatan masyarakat desa. Nyatanya, target tahun 2018 adalah 80% dari 2.464 desa belum tercapai. Kabupaten yang masih rendah adalah Mesuji (0,95%), Pringsewu (4,76%), Lampung Barat (6,11%), dan Tulangbawang Barat (10,42%). Ini adalah tantangan.

ICW mencatat kasus korupsi dana desa selama 2015—2018 mencapai 252 kasus, yang terus meningkat dari 22 kasus pada 2015 menjadi 96 kasus pada 2018. Kasus tersebut melibatkan 214 kepala desa, yang pada 2015 baru 15 kades dan meningkat menjadi 89 kades pada 2018. Kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar, yang meliputi kasus penggelembungan anggaran, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, dan suap.

Studi KPK (2015) mencatat ada empat potensi masalah dana desa, yaitu regulasi yang belum lengkap dan terkadang tumpang tindih, tata laksana yang belum baik dan berkinerja, pengawasan yang lemah, dan pendamping yang memanfaatkan kelamahan aparatur desa. Ini adalah masalah.

Satu sisi dana desa telah memberikan kesempatan kepada desa untuk menentukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa dan pengelolaan dana desa telah memberikan pengalaman yang meningkatkan kapasitas aparatur desa. Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa masih harus terus ditingkatkan dan masih adanya penyimpangan dana desa.

Sinergi Semua Pihak

Untuk itu, semua pihak harus bersinergi mengatasi kekurangan dalam alokasi dan pelaksanaan dana desa serta meningkatkan kapasitas aparatur yang terkait dana desa baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi. Tak kalah penting adalah melengkapi regulasi dan menyempurnakan sistem yang terkait dengan dana desa.

Pemerintah Pusat mereviu regulasi yang masih tumpang tindih antarkementerian, melengkapi regulasi yang dibutuhkan sehingga tidak menimbulkan kegamangan pada tingkat pelaksana, dan memantapkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dana desa.

Pemerintah Provinsi memperkuat kapasitas aparatur desa melalui bimbingan dan pelatihan. Pemerintah Kabupaten meningkatkan kinerja desa dengan pendampingan dan pengawasan.

Bahkan, berdasarkan berita Lampung Post, Rabu (19/2), Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan bupati juga mempunyai peran dalam pengawasan dana desa. Mereka dapat melakukan verifikasi data jumlah desa dan dokumen persyaratan penyaluran. Selain itu, menetapkan aturan perincian dana desa per desa dan pedoman teknis serta evaluasi pelaksanaan didanai oleh dana desa.

Kemudian, masyarakat mendukung pembangunan desa dengan menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam kegiatan desa. Aparatur desa bekerja keras dan disiplin serta penuh tanggung jawab dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, tidak menyalahgunakan jabatan, patuh pada aturan, serta terus meningkatkan kompetensi dan wawasan. Kepala desa dan aparat terkait berhati-hati menggunakan dana desa karena semua mata menyorotinya.

Saatnya kita bersinergi membangun desa. Sebab, sebagian besar penduduk berada di desa. Kemajuan desa adalah dasar bagi kemajuan bangsa.

[Artikel ini hasil kerja sama Universitas Lampung dan Lampung Post].