(Unila) : Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan ujian terbuka sidang promosi doktor pada Selasa, 12 Mei 2026, di Aula Gedung B FH Unila.
Sidang Promosi Doktor dibuka Dr. Habibullah Jimad, S. E., M. Si., selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagai perwakilan Ketua Tim Penguji; Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji Internal, Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Sekretaris Penguji, Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H., selaku Penguji Internal, Prof. Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum., selaku Penguji Internal, dan Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Co-Promotor.
Turut hadir Prof. Dr. Mia Amia S.H., M.H., dari Universitas Airlangga selaku Penguji Eksternal dan Prof. Dr. Nani Trihastuti S.H., M.Hum., selaku Penguji Eksternal dari Universitas Diponegoro.
Pada kesempatan tersebut, Promovenda memaparkan disertasinya berjudul “Kebijakan Hukum Digitalisasi Administrasi Kependudukan Menuju Pelayanan Prima yang Berkeadilan.”
Penelitian ini dilatarbelakangi keterbatasan infrastruktur dan akses serta literasi digital untuk masyarakat yang termasuk kelompok rentan, yakni lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang berada didaerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), dan trust issue masyarakat yang mengalami kekhawatiran kebocoran data.
“Karena sudah beberapa kali terjadi risiko kebocoran data ini. Terutama dalam perlindungan data mandiri itu menyebabkan masyarakat mengalami tingkat kepercayaan yang rendah,” papar Ika.
Tujuan dari penelitian ini yakni untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, serta melaksanakan prinsip-prinsip keadilan dan standar-standar yang harus dipenuhi.
Promovendus melakukan studi kasus di Kota Metro, Kota Bandar Lampung, kabupaten Lampung Selatan dan dan kabupaten mesuji.
“Dengan wilayah 3T seperti Mesuji itu banyak ditemukan blank spot, tidak ada sinyal internet. Kemudian budaya birokrasi, mindset dilayani versus melayani, kurang responsif terhadap kelompok rentan,” ujar Ika.
Diharapkan penelitian ini dapat mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, dan terjadi peningkatan kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui penguatan perlindungan data pribadi dan jaminan keamanan informasi. [Magang_Samsul Sunardi/Nurma Safira]