(Unila): Universitas Lampung (Unila) dan Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menjajaki kolaborasi strategis dalam penguatan hilirisasi inovasi perguruan tinggi maupun pemerintah daerah melalui diskusi terfokus yang berlangsung di ruang kerja Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi (PKSI) Unila lantai dua, Rabu, 20 Mei 2026.
Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., menjelaskan BSKDN saat ini terus memperkuat berbagai indikator strategis daerah, di antaranya indeks inovasi daerah, indeks pengelolaan keuangan daerah, serta indeks tata kelola pemerintahan dalam negeri.
Menurutnya, berbagai indeks tersebut diharapkan saling berkorelasi sehingga penguatan inovasi daerah dapat berdampak pada peningkatan tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi agar lebih aplikatif serta berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Yusharto juga menekankan pentingnya mempertemukan hasil penelitian perguruan tinggi dengan kebutuhan pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini masih terdapat kesenjangan antara hasil riset akademik dengan implementasinya di lapangan.
Pada proses validasi dan quality control suatu inovasi, BSKDN selama ini melibatkan perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin. Namun saat ini penjajakan kerja sama selanjutnya dilakukan pada Unila.
“Dengan banyaknya inovasi yang ada, kami mencoba memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya sehingga proses validasi, quality control, hingga pembinaan inovasi daerah dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang PKSI Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., menyampaikan Unila memiliki visi yang sejalan dalam mendorong hilirisasi inovasi dan hasil penelitian agar tidak berhenti pada publikasi maupun hak paten semata.
Menurutnya, berbagai inovasi yang lahir dari masyarakat maupun perguruan tinggi perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor sehingga menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Ia menilai selama ini pengembangan inovasi di daerah masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi antarlembaga. Padahal, sinergi dan kolaborasi dapat menghasilkan output yang lebih besar tanpa harus menambah beban anggaran secara signifikan.
Oleh karena itu, kerja sama antara Unila dan BSKDN diharapkan dapat menjadi jembatan penguatan konsep, kebijakan, dan implementasi inovasi di tingkat daerah.
Diskusi terfokus tersebut diakhiri dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara kedua belah pihak yang disaksikan jajaran perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kota Bandar Lampung, tim kerja sama Unila, serta perwakilan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila.
Penandatanganan LoI menjadi langkah awal penjajakan kerja sama yang lebih konkret dalam mendukung penguatan inovasi daerah dan hilirisasi hasil riset perguruan tinggi. [Riky Fernando]