(Unila): Dr. Khaidir Anwar, S.H.M.Hum., dikukuhkan sebagai profesor dalam bidang Ilmu Hukum Internasional Universitas Lampung (Unila), Kamis (23/4). Dengan dilantiknya Khaidir Anwar atau yang akrab di sana Diding ini, Kampus Hijau memiliki 54 profesor dari multidisiplin ilmu.
Setelah SK penetapan guru besarnya ditandatangani Kemenristek Dikti beberapa bulan lalu, pidato pengukuhan disampaikan Khaidir Anwar di Gedung Serbaguna Unila pada sidang penerimaan jabatan profesor bidang ilmu hukum internasional berjudul Kerja Sama Pengelolaan Selat Malaka: Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Putra pasangan Hi. Zainal Abidin Pagar Alam (Alm) dan Hj. Dewi Kartini (Almh) ini mengatakan, mulanya ia tak pernah berpikir untuk fokus pada bidang ilmu yang mengantarkannya menduduki posisi tertinggi dalam karier akademik itu. Dorongan dosen pembimbing yang juga mantan Dekan Fakultas Hukum R. Yunada, S.H., membuatnya terus menekuni bidang ilmu tersebut.
“Menurutnya Pak Yunada, saat itu sangat jarang mahasiswa yang mau berkonsentrasi pada bidang ilmu tersebut, bahkan satu orang pun belum tentu ada pada tiap wisuda. Karena terkendala bahasa Inggris maka belum banyak yang mau ambil. Saya ini nggak sengaja, beliau meminta, ya saya ikuti,” tutur
Adik bungsu mantan Gubernur Lampung dua Periode Sjchroedin ZP.
Ketua program studi (prodi) Magister Hukum (MH) Unila itu mengatakan, dalam disertasinya ia mengulas tentang kerja sama negara-negara pinggir Selat Malaka. “Dari sibuknya aktifitas ekonomi di Selat Malaka itu, yang paling diuntungkan Singapura. Padahal daratan terpanjang pinggir Selat Malaka itu Indonesia. Malah kita nggak dapat apa-apa, kapal banyak masuk ke Singapura dibanding ke Tanjungpriok. Padahal pengawasan dan dampak lingkungan terbesar adalah Indonesia. Hasil sedikit pengeluaran besar,” ungkap pria kelahiran Tanjungkarang, 14 Maret 1955.
Persoalan itu pun diangkatnya sebagai tema utama dalam pidato orasi ilmiah berjudul “Kerja sama Pengelolaan Selat Malaka dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”. Pada makalah tersebut dirinya menawarkan solusi agar negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand agar dapat bekerja sama penuh dalam pengelolaan hasil akifitas ekonomi di Selat Malaka.[]