(Unila): Bagian HTL BMN dan Umum Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung (Unila) melaksanakan bimbingan teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Kamis (3/10/2019). Kegiatan berlangsung di ruang sidang lantai 4 Rektorat setempat.

Agenda dihelat dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Kepala Bagian HTL BMN dan Umum Unila Yodhi Rahmadani, S.E., saat sambutan menyampaikan, selain memiliki jaringan informasi hukum yang terintegrasi setiap instansi pemerintah wajib menyediakan semua produk hukum dengan mengunggah pada website JDIH.

Pengelolaan website ini bertujuan menjamin ketersediaan dan pengelolaan informasi hukum terpadu, menjamin ketersediaan informasi hukum yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, serta mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan di masing-masing unit kerja.

“Pengelolaan website juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi hukum dan pelayanan informasi hukum sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, keterbukaan di Universitas Lampung,” kata mantan Kabag Informasi dan Humas Unila ini.

Penyelenggara pada acara yang diikuti para kasubbag dan operator di lingkungan Unila ini menghadirkan narasumber M. Andi Susanto dari fakultas teknik setempat.

Andi menerangkan, para operator pengelola webstite di masing-masing unit kerja bertugas menyiapkan sejumlah data sesuai kategori meliputi SK, surat edaran, dan produk hukum lainnya. Selain itu perlu disiapkan data dalam bentuk excel yang berisi nomor dokumen, judul dokumen, tanggal terbit, masa berlaku (bulan), dan status dokumen (privat/publik). Dokumen yang diunggah para operator berbentuk PDF atau JPG maksimal berkapasitas 15 mb.

Selain mengunggah dokumen, operator juga dapat mengunggah link jika dokumen bukan produk hukum dari Unila melainkan undang-undang, perpres, atau permen yang berkaitan dengan kegiatan pada unit kerja.[Caca_Dwi/Humas]