Kemarin (28/9) menjadi puncaknya peringatan dies natalis Universitas Lampung (Unila) ke-50 tahun. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Unila juga kembali menggelar rapat senat terbuka dalam rangka dies natalis. Acara tetap dihadiri ribuan hadirin mulai dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa meski acara diundur dari jadwal semula pada 23 September yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah.
Pidato ilmiah dies natalis kali ini disampaikan oleh Dosen Fakultas Teknik (FT) Unila Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc. dengan judul Keberpihakan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Perkotaan Provinsi Lampung Sebagai Keniscayaan
Menurut istri mantan Bupati Lampung Timur Ir. Irfan Nuranda Djafar, CES. ini, perkotaan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan globalisasi, urbanisasi, lingkungan, perubahan iklim, disparitas wilayah, dan otonomi daerah. “Tahun 2008 merupakan tonggak sejarah perkotaan Indonesia, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern Indonesia, jumlah penduduk perkotaan melebihi jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perdesaan yaitu, sebesar 50,5 persen dan diperkirakan pada tahun 2025 pendudukn perkotaan di Indonesia mencapai 65,0 persen,” paparnya
Ketua PW Himpaudi Provinsi Lampung itu melanjutkan, pertambahan penduduk yang tinggi di perkotaan berimplikasi pada kebutuhan akan infrastruktur perkotaan juga meningkat, namun untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang memadai bukanlah hal yang mudah.
Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur muncul di perkotaan seperti: kemacetan, banjir, sampah tidak berolah, kekurangan air bersih, terbatasnya ruang terbuka hijau dan sebagaina. Pada tahun 2013, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia menempati urutan 61, sedangkan negara ASEAN lainnya seperti: Sinagpura berada pada peringkat 2, Malaysia peringkat 24, Tiongkok peringkat 29, Thailand pada peringkat 33, dari 144 negara yang disurveu (WEF 2013).
“Reformasi pembangunan kota menuju infrastruktur berkelanjutan dilakukan melalui tiga hal utama yaitu: pergeseran paradigma pembangunan infrastruktur dari sektoral menjadi terpadu, harmonisasi antar dimensi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan, keberpihakan dalam pembangunan infrastruktu berkelanjutan di perkotaan Provinsi Lampung,” ungkapnya.
Implikasi manajerial keberpihakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah perlu adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator untuk tata pengelolaan pemerintahan yang baik di bidang infrastruktur terutama meliputi leadership (kepemimpinan) yang visioner (cerdas dan responsif), perencanaan infrastruktur terpadu antara spasial dan sektoral, peningkatan anggaran yang efisien dan efektif serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Terakhir, menurut Citra yang baru menyandang gelar doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Prodi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan ini, penyelesaian masalah perkotaan makin lama makin cepat karena dukungan riset dan informasi, kota-kota di Provinsi Lampung dapat mengambil pelajaran dari pengalaman kota-kota di negara berkembang di dunia dan di Indonesia. “Penyelesaian persoalan infrastruktur kota awalnya sangat tergantung kepada kepemimpinan,” pungkasnya. [Naufal A. Caya]
