(Unila) : Pelaksanaan tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tinggal menghitung hari. Tes yang akan mencari abdi negara yang notabene akan menjadi “pelayan” masyarakat itu tentu saja diikuti jutaan peminatnya. Namun, berbagai permasalahan yang kerap terjadi selama pelaksanaan tes ini masih saja berulang. Tahun ini, masalah administrasi karena menggunakan media online masih banyak mengalami hambatan.
Terkait hal ini, akademisi Universitas Lampung (Unila) pun turut menyoroti pelaksanaan hajatan akbar tersebut. Budi Kurniawan, salah satu dosen pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Unila juga turut memberi masukan. Ia lebih melihat pada upaya mencegah kecurangan pada rekrutmen PNS itu.
“Pada intinya, para calon abdi negara ini harus punya rasa komitmen untuk menjadi pelayan masyarakat. Harus jujur, karena buat apa jadi pelayan masyarakat malah menggunakan uang (menyogok/menyuap),” tutur Budi beberapa waktu lalu. Menurutnya, jika para CPNS itu masuk menggunakan uang, maka yang terjadi nantinya adalah tumbuhnya budaya amtennar, “PNS bukannya mengabdi malah inginnya dihormati, budaya warisan feodal,” tegas Budi.
Maka, terus Budi, yang harus dilakukan pada awalnya adalah membenahi mental dan paradigma para CPNS. “Karena yang terjadi saat ini, saya melihatnya penerimaan PNS ini bukan untuk memenuhi kuota kebutuhan daerah, tapi kebutuhan titipan para pejabat,” tukasnya.
Budi pun menyarankan, adanya ujian ulang untuk yang diterima, semisal ada tes wawancara. Karena, ia melihat beberapa proses seleksi CPNS di daerah tidak terbuka. Misalnya, tidak ada pengumuman nilai hasil tes, dan masyarakat hanya tahu hasil akhir pengumuman oleh panitia. “Harusnya nilai ujian diumumkan secara terbuka, biar masyarakat tahu, sehingga ada keterbukaan skor/nilai. Hal ini akan menunjukkan bahwa CPNS itu kompatibel,” ungkapnya.[] Andro