(Unila): Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama (Deputi VI) Kemenko PMK Prof. Warsito, S.Si., D.E.A., Ph.D. menjadi narasumber tunggal pada Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2023 di ruang sidang utama rektorat Unila, Jumat 24 Februari 2023.
Acara yang merupakan kerja sama Unila dengan Kemenko PMK dihadiri Wakil Rektor Bidang Akademik Unila Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.,beserta jajaran kepala biro, ketua jurusan dan ketua program studi di Unila.
Saat membuka acara, Dr. Eng. Suripto menyatakan apresiasinya kepada panitia atas terselenggaranya sosialisasi ini. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kesungguhan serta komitmen dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dan kaitannya dalam pembangunan manusia dan kebudayaan.
Kebijakan pemerintah merupakan salah satu landasan penting dalam membangun peradaban beserta komponen penting di dalamnya, yaitu manusia dan kebudayaan. Secara dramatis, Suripto menegaskan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari globalisasi dan kemajuan teknologi terhadap arah kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan manusia dan kebudayaan di era modern.
Ia meyakini transformasi digital yang terjadi sejak kurang lebih satu dekade terakhir telah memberi dampak yang signifikan dalam perkembangan kebijakan pemerintah.
“Sejalan dengan Visi Unila yaitu pada tahun 2025 Unila menjadi perguruan tinggi 10 terbaik di Indonesia, wawasan terkait kebijakan pemerintah dan perannya dalam pengembangan sumber daya manusia dan kebudayaan perlu terus ditingkatkan”, pungkasnya.
Prof. Warsito sebagai narasumber menyampaikan tentang kondisi Angkatan Kerja Nasional pada Februari 2022 yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah berada dalam periode bonus demografi dengan jumlah angkatan sebanyak 144,01 juta orang. Sedangkan puncak bonus demografi di Indonesia diperkirakan terjadi pada periode 2030-2035.
Dengan kondisi tersebut tantangan pembangunan SDM di era kini sangat dipengaruhi otomasi, digitalisasi dan artificial intelligence. Ia menuturkan, ada beberapa peran manusia yang telah digantikan oleh mesin atau robot, walaupun di sisi lain teknologi juga telah melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada.
Melalui momentum ini, ia menyampaikan bahwa setiap bagian dari bangsa perlu meningkatkan kualitas keterampilan teknologi digital tenaga kerja. Ia melalui Kemenko PMK mengutarakan berbagai peranan pemerintah dalam mempersiapkan berbagai kemungkinan untuk menghadapi perubahan itu.
Warsito menguraikan secara ringkas tugas dari Kemenko PMK adalah penyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi, serta pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Tugas itu dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden.
“Sebagaimana arahan presiden pada peluncuran Perpres No. 68 Tahun 2022, 21 Februari 2023 yang lalu, disrupsi di berbagai sektor membutuhkan penguasaan keahlian baru, sehingga diperlukan kerja cepat untuk meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi agar lulusannya siap memenuhi kebutuhan pasar kerja”, urainya.
Ia menyatakan bahwa di dalam arahan presiden itu termaktub upaya pemerintah untuk menghasilkan masyarakat generasi penerus bangsa yang menguasai emerging knowledge atau keahlian-keahlian baru. Selain itu, perlu juga meningkatkan peluang kerja yang diisi SDM Indonesia yang memiliki keahlian, dedikasi, etos kerja tinggi, semangat dan bercita-cita besar untuk mewujudkan kemajuan Indonesia. [Riky]