(Unila): Sejatinya pendidikan merupakan hak seluruh warga negara. Seperti yang telah dijelaskan menurut Undang-Undang Negara RI. Pada kenyataannya banyak anak-anak usia sekolah di Indonesia justru harus putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya.
Jumlah anak putus sekolah dan berpendidikan rendah di Indonesia yang terbilang relatif tinggi mendapat perhatian dari para akademisi. Tak terkecuali akademisi pendidikan dari Universitas Lampung (Unila) Rohmiati.
Ia mengatakan, ada beberapa indikasi yang membuat angka putus sekolah di Lampung tinggi. Di antaranya budaya masyarakat yang tidak menganggap pendidikan adalah hal penting yang dapat dijadikan bekal penopang hidup yang absolute. Ditambah lagi banyaknya lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang sulit mendapatkan pekerjaaan sehingga motivasi bersekolah hingga jenjang tinggi menjadi rendah.
Akses mendapatkan pendidikan di Lampung juga masih bermasalah. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur, termasuk daya tampung instansi pendidikan yang masih rendah. “Program untuk membangkitkan motivasi anak sekolah itu bagus. Tapi menyelesaikan masalah tingginya angka putus sekolah di Lampung masih belum efektif dan efisien,” katanya.
Rohmiati yang juga Dosen FKIP Unila itu menilai, indikasi lain terjadi karena belum optimalnya penerapan wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang diimplementasikan sejak Desember 2012 lalu.
Menurutnya, program Wajar yang menjadi keharusan itu belum menjamin seluruh masyarakat bisa bersekolah. Dari segi biaya, wajib belajar itu memang digratiskan. Tapi masih ada sekolah yang masih melakukan pungutan biaya dan penerapan biaya-biaya lain yang juga dihitung. Seperti biaya pakaian, transportasi (abonemen), dan ekstrakurikuler. “Seharusnya biaya itu gratis,” katanya.
Beberapa bantuan yang digulirkan pemerintah pun seharusnya dapat berperan dalam mengentaskan tingginya angka putus sekolah. Cukup banyak bantuan pemerintah, sayangnya hal itu belum mampu berkontribusi untuk menekan angka putus sekolah karena kurangnya sosialisasi.[]