(Unila) : Kerja sama Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah (Budget Office) DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Universitas Lampung (Unila) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di ruang sidang Rektorat lantai II, Unila, Senin (17/11). FGD bertema “Politik dan Kebijakan Anggaran TA 2015-2019: Percepatan Pembangunan Daerah” ini dilaksanakan guna mendapatkan masukan dari berbagai sumber dalam rangka memberikan dukungan substantif kepada lembaga DPD RI sebagai bahan pertimbangan terhadap APBN.
Anggota Komite IV DPD RI Provinsi Lampung Dr. H. Andi Surya yang turut menghadiri kegiatan ini dalam sambutannya mengatakan, keberadaan DPD RI saat ini memang sangat strategis. Tentunya diharapkan sebagai penyanggah aspirasi daerah. DPD RI dalam hal ini mendapatkan dukungan substantif dari Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah (Budget Office) DPD RI sebagai unit kajian yang memberikan input akademik bagi fungsi pertimbangan dan pengawasan DPD RI, khususnya dalam hal anggaran.
Tugas dan fungsi Budget Office DPD RI adalah melakukan economic forecast untuk digunakan legislator, melakukan baseline estimates terhadap anggaran secara objektif (tidak politis), melakukan analisis proposal terhadap anggaran dari pemerintah melakukan analisis kerangka pendanaan jangka menengah dan membangun kemitraan dengan daerah dan masyarakat. Budget Office DPD RI selain melakukan kajian secara rutin melalui studi pustaka dan kajian empiris, melakukan kajian studi lapangan dan memperoleh masukan dari daerah dalam format kegiatan FGD.
Oleh karena itu, kata dia, Budget Office melaksanakan Focus Discussion Group dalam rangka mendapatkan pandangan dan masukan yang komprehensif sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daerah dalam penyusunan pertimbangan terhadap RUU RAPBN-P TA 2015. Dengan kegiatan FGD, usulan masukan dalam pertimbangan DPD RI diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran negara tahun 2015 baik dari sisi kebijakan ekonomi makro maupun kebijakan fiskal dengan penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
Ditambahkannya, konsistensi kerangka ekonomi makro dalam kurun lima tahun ke depan sangat diperlukan dalam merumuskan arah kebijakan fiskal yang memberikan percepatan bagi pembangunan daerah. Aspek-aspek yang melatarbelakangi dan berkaitan dengan substansi tersebut yaitu aspek fundamental ekonomi; ekonomi makro dan kebijakan fiskal; serta perimbangan keuangan dan keuangan daerah.
Dengan dimoderatori oleh Anthony C. Sunarjo, M.B.A., mekanisme pelaksanaan Focus Discussion Group menghadirkan tiga narasumber, yakni Gubernur Lampung Muhammad Cridho Ficardo, S.Pi. M.Si. yang diwakili Ketua Bappeda Provinsi Lampung Ir. Fahrizal Darminto, M.A., kemudian akademisi Unila Dr. Ambya, S.E., M.Si., dan akademisi Universitas Bandar Lampung Dr. Angrita Denziana, S.E., M.M.
Selain Budget Office DPD RI, diskusi panel bertema “Politik dan Kebijakan Anggaran TA 2015-2019: Percepatan Pembangunan Daerah” ini dihadiri para dekan, pembantu dekan, tenaga pengajar/dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Bappeda Provinsi Lampung, pemda/kabupaten/kota, akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL), akademisi Universitas Malahayati, akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung, dan sekretariat jenderal DPD RI. Bertindak sebagai tim perumus hasil FGD yaitu, staf ahi Budget Office dan akademisi Universitas Lampung.[] Inay
