(Unila): Untuk kedua kalinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas lampung (LP2M Unila) memberikan bimbingan teknis (bimtek) Keuangan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung. Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Bandarlampung menjadi peserta dalam kegiatan ini.
Menurut Kepala LP2M Unila Dr. Eng. Admi Syarif, sebelumnya bimtek bagi anggota dewan diselenggarakan oleh Kemendagri RI. Namun pemerintah pusat menilai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mampu menjalankan peran dalam mencetak legislator andal, maka mulai tahun ini kebijakan tersebut dilimpahkan ke PTN melalui Dirjen Dikti yang dinaungi Kemenristek-Dikti.
Admi menjelaskan, pelaksanaan bimtek dilakukan pada berbagai anggota legislatif di tiap kabupaten/kota. Ini kali kedua bimtek diberikan bagi anggota DPRD Kota Bandarlampung untuk melakukan pendalaman tugas. Bagi Unila, kata dia, kegiatan ini merupakan salah satu bagian tri darma perguruan tinggi.
Dalam kegiatan ini tim pelaksana akan menyampaikan beberapa materi selama dua hari, kegiatan digelar selama tiga hari mulai 21-23 Mei 2015 di ruang sidang lantai II gedung Rektorat Unila. Agenda di hari pertama menghadirkan pemateri dari Bandiklat Provinsi Lampung soal Sistem dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Struktur APBD sera Prosedur Penyusunan dan Perubahan APBD. Dilanjutkan dengan penyampaian materi Sumber Keuangan Daerah dan Peranan APBD sekaligus Pengelolaan Dana Desentralisasi dan Dana Dekonsentrasi oleh Dr. Marselina Djayasinga, S.E.MPM.
Selanjutnya pemaparan materi di hari kedua disampaikan oleh Dr. Syarief Makhya, M.Si tentang Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Perencanaan dan Pengawasan Keuangan Pasca Revisi UU Pemerintahan Daerah. Dilanjutkan dengan pembahasan materi soal Hak Keuangan Anggota DPRD oleh Biro Keuangan Provinsi Lampung.
Kemudian Peranan dan Mekanisme Pengawasan DPRD terhadap Keuangan Daerah, Audit BPK dan Peranan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK, Urgensi Standar Biaya sebagai Dasar Belanja Daerah, serta Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) dan LAKIP.
Wakil Rektor Bidang I Unila Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., mewakili Rektor Unila dalam sambutannya menyampaikan rasa bangganya karena Unila sudah dipercaya untuk menjadi mitra dalam hal segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan daerah. Pada era reformasi ini pihaknya ingin mencapai akuntabilitas atau good government. Oleh karena itu perlu di jalin kerja sama yang baik kepada semua stakeholder.
“Unila diharapkan dapat membantu pembangunan Lampung dari berbagai segi. Segala sesuatu harus transparan, akuntabel, dan terbuka. Saya kira ini harus kita dukung dari berbagai teknis,” ujarnya sekaligus membuka bimtek. []