This page was exported from Universitas Lampung [ http://www.unila.ac.id ]
Export date: Mon Sep 24 3:53:32 2018 / +0000 GMT

Unila-Pengadilan Tinggi Tandatangani MoU


(Unila): Universitas Lampung melalui UPT Pengembangan Kerja sama dan Layanan Internasional (PKLI) lakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Selasa (7/03/2018).

Penandatanganan MoU dilakukan Rektor Unila Profesor Hasriadi Mat Akin dan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H., di ruang sidang lantai II Gedung Rektorat. Kegiatan turut dihadiri kepala biro, dekan, wakil dekan, kepala UPT, ketua lembaga di lingkungan kampus setempat, beserta jajaran Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Rektor pada kegiatan itu menyampaikan, kerja sama antara perguruan tinggi dan pengadilan tinggi merupakan hubungan kerja strategis untuk membangun bangsa ini. Kepastian hukum adalah hal penting yang harus mendapat perhatian karena kemajuan negara berkorelasi positif dengan kemampuan bangsa membangun hukum.

“Banyak sekali di negara ini pencari keadilan yang perlu mendapatkan kepastian hukum dan hal itu merupakan aspek kehidupan kita,” ujarnya.

Unila sebagai perguruan tinggi terkemuka, juga sangat konsen di bidang hukum. Ini dapat dilihat dari pengembangan fakultas hukum yang saat ini tak hanya tingkat sarjana (S-1) maupun magister (S-2), namun perluasan program studi hingga level doktor atau S-3.

Karena itu Kampus Hijau ini menyambut baik kerja sama dengan Pengadilan Tinggi di Lampung dalam rangka peningkatan kompetensi anak didik di Universitas Lampung melakukan praktik penegakan hukum yang diselenggarakan oleh pengadilan.
Di samping menuntaskan kewajiban memberikan pembelajaran berkualitas kepada mahasiswa S-1 hingga S-3, Hasriadi mengatakan kerja sama ini memberi peluang lebih bagi para dosen di fakultas hukum mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian Unila dapat berkontribusi dalam meningkatkan masyarakat sadar hukum, karena setiap tahun Unila mengirimkan hampir lima ribu mahasiswa KKN ke berbagai daerah. Hal itu dapat dijadikan media meningkatkan kesadaran hukum khususnya pada masyarakat Lampung.

Suatu saat, kata dia, barangkali Unila dapat membuat suatu kajian hukum atau pusat kajian penegakan hukum yang menggabungkan antara masalah kejaksaan atau masalah pengadilan.

Di kesempatan yang sama Umar Bobsaid menambahkan, MoU ini membuka peluang kerja sama positif yang mampu mengawinkan antara praktisi dan teoritis. Dengan demikian bisa diketahui bagaimana menerapkan hukum dan teori yang ada di Unila dengan yang ada di pengadilan tinggi serta jajaran mahkamah agung.

Sebagai informasi, sekitar 30-an alumni Universitas Lampung lulus dalam pengabdian pada negara di Mahkamah Agung. Diharapkan melalui kerja sama ini lebih banyak lagi alumni Fakultas Hukum Unila yang bekerja dan mengabdi kepada negara di Mahkamah Agung.

“Informasi yang ada tahun ini akan dibuka pendaftaran untuk calon hakim dengan kebutuhan mencapai 600 orang. Dengan demikian Unila dapat lebih baik lagi mempersiapkan alumni-alumninya untuk ikut tes dan lolos menjadi hakim,” ungkap Zaid.[Dwi Putriana/Inay_Humas]

Post date: 2018-03-07 10:50:19
Post date GMT: 2018-03-07 03:50:19
Post modified date: 2018-03-08 10:49:28
Post modified date GMT: 2018-03-08 03:49:28
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. HTML saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com