(Unila) : Universitas Lampung (Unila) siapkan sistem pembayaran SPP tunggal. Hal ini sesuai dengan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menerapkan SPP tunggal bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung (Unila) Hasriadi Mat Akin, Selasa (7/2) mengatakan, tampaknya pemerintah akan melakukan pemetaan pembiayaan perguruan tinggi. Dengan adanya SPP tunggal maka besaran pembiayaan rill mahasiswa di setiap daerah dapat lebih jelas terlihat.

"Hal ini baru disosialisasikan Dirjen Dikti pada pertemuan para rektor beberapa waktu lalu. Dengan begitu belum bisa diterapkan tahun ini karena kita butuh persiapan. Namun demikian Unila akan mempersiapkan diri ke arah sana," ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, dalam satu semester mahasiswa banyak membayar biaya pendidikan di luar SPP. Seperti biaya praktikum, biaya laboratorium komputer, dan lainnya sehingga jadi tidak jelas berapa besaran SPP sebenarnya.

Ke depan mahasiswa cukup membayar SPP satu kali dalam satu semester atau satu tahun. Setelah itu tidak ada lagi pungutan atau biaya-biaya lain yang dibebankan kepada mahasiswa, oleh karena itu program tersebut disebut SPP tunggal.

Lahirnya kebijakan baru ini memungkinkan pemerintah untuk mengatur besaran minimum dan maksimum dari SPP di perguruan tinggi mengingat ketimpangan besaran SPP antarperguruan tinggi sangat besar.

"Bayangkan biaya SPP satu semester di IPB itu sama dengan biaya SPP sepuluh semester di Unila. Di ITB SPP per semester mencapai Rp 5 juta dengan uang pangkal kuliah mencapai Rp 50 juta per mahasiswa," pungkasnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, perguruan tinggi seperti Unila saat ini seperti buah simalakama. Sudah empat tahun ini Unila tidak menaikkan SPP. Di satu sisi dana dari pemerintah tidak cukup, namun di lain pihak jika universitas menaikkan SPP akan dicap komersil dan memberikan peluang munculnya aksi demonstrasi.

Pada awal tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud Djoko Santoso mengatakan, SPP tunggal pada prinsipnya bukan menyamaratakan besaran biaya kuliah di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Kondisi yang terjadi saat ini adalah, mahasiswa banyak sekali mengeluarkan biaya. Selain uang rutin SPP, ada berbagai pungutan lagi. Seperti uang buku, uang laboratorium, uang perpusatakaan, uang ujian, uang tabungan bimbingan skripsi, dan lain-lain.

Dengan SPP tunggal, Djoko berharap kampus menghitung semua pengeluaran universitas. Kemudian dari hitung-hitungan itu dipisah lagi antara kewajiban pemerintah dengan kewajiban masyarakat atau mahasiswa. Setelah terdata berapa besar tanggungan mahasiswa, baru dilakukan pembagian ke seluruh mahasiswa yang ada di kampus tersebut.

Mantan Rektor ITB itu mengatakan, kalkulasi menghitung unit cost sudah ditetapkan dan disebar ke seluruh PTN. Bahkan, Dirjen Dikti Kemendikbud sudah menentukan perkirakaan biaya di masing-masing PTN. Tetapi, Djoko mengatakan hitungan versi Ditjen Dikti ini tidak bisa menjadi satu-satunya acuan. [Mutiara]