Bujang Rahman: Jika Fungsi UN Menyimpang, Cukup Laksanakan di Sekolah Sampel

(Unila): Masih maraknya permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) baik computered based test (CBT) maupun paper based test (PBT) mendapat sorotan dari akademisi Universitas Lampung (Unila).

Salah satunya Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Dr. Bujang Rahman M.Si. Menurutnya, UN tidak menjadi standar kelulusan namun segi implementasi pelaksanaannya masih belum tersosialisasi secara optimal baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Efeknya tidak banyak sekolah menganggap fungsi UN hanya sebatas integritas, prestise, maupun pencitraan sekolah. Ia menilai hal itu berdasarkan keluhan para orang tua maupun tenaga pendidik. Bahkan, katanya, ada pengakuan salah satu kepala sekolah yang menyatakan jika UN anjlok maka sekolahnya bisa dinilai tidak berprestasi dan sistematika pengajarannya dianggap tidak berhasil.

Semestinya, sambung Bujang, pemerintah pusat dan daerah mampu memberikan garansi kepada perangkat pendidik sekolah. Jika satu sekolah menghasilkan nilai UN yang rendah harus diberikan bantuan baik secara teknis maupun nonteknis. UN tidak hanya sebagai spesifikasi kelulusan tapi mengkover persoalan pendidikan di lapangan untuk dicarikan solusi.

Bujang juga melihat berbagai kesalahan UN yang ada seakan ditutup-tutupi. “Kalau pelaksanaan UN matang di awal maka 50 persen berbagai masalah terpecahkan. Yang ada sekarang berbagai problem dan kekurangan UN sebagai pemetaan di lapangan seakan ditutupi,” tandasnya.

Akibatnya UN tidak lagi dibebankan kepada siswa sebagai standar kelulusan malah kini berbalik menjadi beban sekolah karena baik buruknya sekolah ditentukan dari hasil UN para siswanya. Dan hal itu akan tetap terjadi apabila pihak sekolah hingga pemangku kebijakan tidak dijadikan orientasi penddiikan sebagai perbaikan masa depan bangsa.

Ia menilai fungsi UN kini hanya untuk meningkatkan APK daerah sebagai standar keberhasilan sistem pendidikan lokal. Jika itu terus terjadi lebih baik pelaksanaan UN dilakukan hanya di sekolah sampel, bukan di semua total populasi sekolah secara nasional.[]