Akademisi Unila: Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Lampung

LAMPUNG_ANDRY_191213_JELANG LIBUR TAHUN BARU, 70% TIKET KA TERJUAL_1 008
Pelayanan publik di Lampung.

(Unila) : Akademisi Universitas Lampung (Unila) menyoroti kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung. Apalagi, pelayanan prima juga merupakan salah satu misi Unila ke depan. Menurut Robi Cahyadi, dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila, pelayanan publik di Lampung perlu terus ditingkatkan.

 “Apalagi, saat ini di Lampung sudah ada lembaga Ombudsman, yakni lembaga pemerintah yang mengawasi kinerja pelayanan publik dari berbagai institusi,” tukas Robi beberapa waktu lalu, di ruang kerjanya. Menurutnya, di luar negeri lembaga Ombudsman ini cukup ‘ditakuti’. Artinya, instansi-instansi cukup sadar bahwa kinerja pelayanan mereka ada yang mengawasi, sehingga selalu memperbaiki kualitas pelayanannya.

Namun, menurut Robi lagi, masalah pelayanan ini juga seperti fenomena gunung es. “Banyak pelayanan yang tidak baik dari berbagai instansi, namun, yang tidak terpantau juga masih lebih banyak,” ungkapnya.

Melalui media, Robi menyarankan agak adanya upaya menyosialisasikan adanya dan peran Ombudsman. “Jadi jika ada warga yang ingin melaporkan tentang pelayanan dan kebijakan publik, bisa langsung ke kantor Ombudsman Lampung,” tukasnya.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik juga, perlu adanya reward dan punishment sesuai prestasi lembaga publik yang disurvei. Hal ini juga menurutnya perlu dilakukan kepada para kepala daerah juga, agar mereka bisa kerja dengan baik, dan merasa diawasi.

“Masalahnya, tugas Ombudsman mengawasi kerja pelayanan pemerintah masih akan sulit terlaksana, jika masyarakat masih terbiasa dengan budaya pungli dan sogok/suap,” tegas Robi.

Pemerintah daerah juga seharusnya membantu menyosialisasikan adanya dan peran Ombudsman. Mengenalkan pada warga bahwa ada Ombudsman yang mengawasi kinerja pelayan publik, menghimbau masyarakat jangan coba-coba melakukan tindakan pelanggaran dalam pelayanan publik.

Dedi Hermawan, juga staf pengajar FISIP Unila berharap eksistensi Ombudsman semakin baik, sehingga masyarakat bisa puas dengan kinerja pelayanan publik. “Masyarakat harus mendapat pelayanan terbaik. Masyarakat juga harus menghilangkan budaya sogok/suap/ gratifikasi. Karena semua perilaku itu tidak akan memperkaya negara, tapi hanya memperkaya oknum tertentu,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Komisi Ombudsman Perwakilan Lampung, Zulhelmi mengatakan  masyarakat harus mengubah mindset untuk tidak mengurus administrasi apapun melalui calo. “Hal ini menjadi biasa karena masyarakat menganggap lebih mudah, sedangkan jika langsung ke kantor langsung akan rumit dan banyaknya pungutan liar,” tukas Zulhelmi.

Padahal, tentang pelayanan publik ini menurut Zulhelmi sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009. “Masyarakat yang ingin mengadukan masalah pelayanan publik bisa langsung ke kantor Ombudsman Lampung, atau menghubungi nomor 0721-251373,” tandas Zulhelmi.[] Andro