|
(Unila): Penegakan hukum di Indonesia dewasa ini sedang mendapat sorotan tajam dari masyarakat Indonesia. Permasalahan hukum seakan tidak ada habis-habisnya. Ketidakadilan proses hukum masih saja banyak terjadi di era reformasi saat ini. Banyak kalangan menilai hal ini disebabkan belum ada perbaikan yang menyeluruh pada aparat penegak hukum untuk memberlakukan hukum secara menyeluruh dengan azas keadilan. Padahal, sejak era reformasi pula Indonesia menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam segala aspek kehidupan. Hal tersebut terungkap dalam dialog pada kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Lampung ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Lampung, Selasa (28/01). Dialog tersebut mengusung tema “Apresiasi Terhadap Kinerja Polda Lampung dan Penguatan Komitmen Pemberantasan Mafia Hukum di Bumi Ruwa Jurai”.
Gubernur BEM FISIP Unila, M. Ersad mengatakan bahwa kegiatan dialog yang berlangsung ditengah euforia evaluasi kenerja 100 hari SBY-Boediono itu guna mempertanyakan bagaimana masalah hukum di Lampung. “Terutama masalah mafia peradilan hukum. Kami meminta komitmen Polda Lampung dalam memberantas pelanggaran hukum oleh mafia-mafia hukum ini, karena hal tersebut sudah sangat meresahkan masyarakar,” papar Ersad. Menurut Ersad, hukum di Indonesia ini sungguh tak berpihak pada rakyat kecil. “Lihat saja bentuk ketidakadilan hukum dalam kasus Prita, Nenek Minah, atau bahkan hingga kasus Bibit-Chandra. Pada sisi lain koruptor-koruptor besar masih melenggang tenang tak tersentuh hukum, kalau pun dihukum, fasilitas mewah yang menunggu mereka di hotel prodeo itu,” tegasnya. Masalah hukum di Indonesia memang masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. Banyak masalah-masalah hukum yang harus dievaluasi, mulai dari personel aparat penegak hukum, implementasi aturan hukum yang berazas keadilan, prosedur penanganan kasus hukum yang rumit, dan sebagainya. Kegiatan ini digagas sebagai upaya memberikan pencerahan kepada masyarakat terutama mahasiswa berupa pengungkapan fakta dan nilai idealis, sehingga penegakan hukum di Lampung berprospek cerah. “Dalam dialog ini dapat diketahui pula bagaimana langkah dan sikap konkret Polda lampung dalam perspektif 100 hari kepemimpinan SBY-Boediono di bidang penegakan hukum,” ujar Ersad. [andry/redha] Views: 189
Powered by BBS Unilanet v.1.4.6 © Copyright 2007 - www.unila.ac.id All right reserved
|