[Bahasa Indonesia / English]
Sunday, 21 March 2010

Main Menu
Home
Profil
Akademik
Kemahasiswaan
Statistik
Kontak Unila
Tour Virtual
Peta Unila
Agenda
Kegiatan Mahasiswa
Info Unila
Unduh Informasi
Audit Perkuliahan
Pedoman Beasiswa
Jurnal Online
RPJP 2005-2025
Masterplan Unila 2009-2019
Renstra 2007-2011
Panduan KKN
Pedoman KKN Tematik
Juklak & Juknis KKN Tematik Unila 2009
Lampiran Juklak Juknis
Arsip Berita
Akreditasi Prog.Studi Unila
Fokus
Kerjasama
Sains Dan Teknologi
Foto Gallery
Tautan
Abstrak Skripsi
Baitul Ummah
Buku Sekolah Elektronik
Puskom
Access Point Hotspot Monitor
Who's Online
We have 11 guests online
Unila News Feeds
PollXT


page-unila

Dies Natalis Unila ke-44

logo-pidato

Download E-Book green campus

BGBD

komunitas unila

green campus


Mempermasalahkan Hukum di Lampung
(Unila): Penegakan hukum di Indonesia dewasa ini sedang mendapat sorotan tajam dari masyarakat Indonesia. Permasalahan hukum seakan tidak ada habis-habisnya. Ketidakadilan proses hukum masih saja banyak terjadi di era reformasi saat ini. Banyak kalangan menilai hal ini disebabkan belum ada perbaikan yang menyeluruh pada aparat penegak hukum untuk memberlakukan hukum secara menyeluruh dengan azas keadilan. Padahal, sejak era reformasi pula Indonesia menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam segala aspek kehidupan.
 
Hal tersebut terungkap dalam dialog pada kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Lampung ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Lampung, Selasa (28/01). Dialog tersebut mengusung tema “Apresiasi Terhadap Kinerja Polda Lampung dan Penguatan Komitmen Pemberantasan Mafia Hukum di Bumi Ruwa Jurai”.
 
Gubernur BEM FISIP Unila, M. Ersad mengatakan bahwa kegiatan dialog yang berlangsung ditengah euforia evaluasi kenerja 100 hari SBY-Boediono itu guna mempertanyakan bagaimana masalah hukum di Lampung. “Terutama masalah mafia peradilan hukum. Kami meminta komitmen Polda Lampung dalam memberantas pelanggaran hukum oleh mafia-mafia hukum ini, karena hal tersebut sudah sangat meresahkan masyarakar,” papar Ersad.  
                                                               
Menurut Ersad, hukum di Indonesia ini sungguh  tak berpihak pada rakyat kecil. “Lihat saja bentuk ketidakadilan hukum dalam kasus Prita, Nenek Minah, atau bahkan hingga kasus Bibit-Chandra. Pada sisi lain koruptor-koruptor besar masih melenggang tenang tak tersentuh hukum, kalau pun dihukum, fasilitas mewah yang menunggu mereka di hotel prodeo itu,” tegasnya.
 
Masalah hukum di Indonesia memang masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. Banyak masalah-masalah hukum yang harus dievaluasi, mulai dari personel aparat penegak hukum, implementasi aturan hukum yang berazas keadilan, prosedur penanganan kasus hukum yang rumit, dan sebagainya.
 
Kegiatan ini digagas sebagai upaya memberikan pencerahan kepada masyarakat terutama mahasiswa berupa pengungkapan fakta dan nilai idealis, sehingga penegakan hukum di Lampung berprospek cerah. “Dalam dialog ini dapat diketahui pula bagaimana langkah dan sikap konkret Polda lampung dalam perspektif 100 hari kepemimpinan SBY-Boediono di bidang penegakan hukum,” ujar Ersad. [andry/redha]

Views: 189

Komentar (1)
RSS comments
1. Ditulis oleh pd 04-02-2010 11:35 - Guest - IP: 192.168.1.237
 
 
setuju banget acara yang menarik. :)
 

Beri Komentar
  • Silakan untuk mengisi komentar yang tidak keluar dari topik artikel.
  • Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus.
  • Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail
Homepage
Judul:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Komentar:



Kode:* Code
I wish being prevented by email of the comments which will follow

Powered by BBS Unilanet v.1.4.6
© Copyright 2007 - www.unila.ac.id
All right reserved